KPK Duga Korupsi TKI, Jokowi Diminta Copot Nusron

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera mengganti Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI karena adanya dugaan korupsi terhadap penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagaimana diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat perburuhan dari Universitas Padjajaran AK Supriyanto meminta Jokowi mencopot Nusron sebagai Kepala BNP2TKI karena kinerjanya tidak maksimal mengurus tenaga kerja, apalagi sekarang double job menjadi ketua tim pemenangan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) di Pilkada DKI 2017.
"Urusan TKI memerlukan orang yang jiwa dan badannya memang disitu, ia harus memiliki keakraban dengan isu perlindungan tenaga kerja Indonesia atau perburuhan," kata Supriyanto di Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Ia menjelaskan, ada 27 TKI asal NTT meninggal di Malaysia selama Agustus 2016, kemudian persoalan rental TKI di Saudi Arabia yang disebabkan penutupan pengiriman TKI informal sehingga terjadi kelangkaan pekerja dalam sektor tertentu.

"Hal-hal tersebut nyaris tidak direspon dengan sigap oleh BNP2TKI. Karena itu, jabatan Kepala BNP2TKI lebih baik diisi figur non partai sehingga lebih fokus," ujarnya.
Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja BNP2TKI karena diduga banyak kasus dugaan korupsi dalam penempatan TKI di luar negeri. Misalnya, ada penyuapan, pemerasan dan gratifikasi.
"Banyak terjadi kasus yang berhubungan dengan korupsi di dalam pelaksanaan, mulai dari rekrutmen, pembuatan dokumen, penempatan, sampai penyeberangan kembali," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.
Menurut dia, pemerasan, suap dan gratifikasi menjerat TKI hingga tidak dapat menikmati hasil kerja kerasnya. Pendapatan paling banyak justru didapat orang-orang yang bermain dalam menempatkan daripada TKI itu sendiri.

Sumber: nasional