5 Proyek Mangkrak di Era SBY Ini Jalan di Tangan Jokowi
Mulai dari infrastruktur jalan yang menghubungkan Sumatera hingga Papua, kemudian sektor kelistrikan yang hingga saat ini belum dirasakan masyarakat-masyarakat di perbatasan dan pedalaman. Jokowi pun menargetkan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW dapat dibangun dalam waktu lima tahun.
Namun, Jokowi memulainya dari Pulau Jawa. Alasannya, infrastruktur pendukung jalan sudah terpenuhi. Dia yakin daerah Barat sampai Timur Jawa akan tersambung jalan tol pada tahun 2019.
"Insya Allah. Kurang lebih ada 1.200 kilometer. Saya ke sini dalam rangka melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol di seluruh Jawa. Kebetulan pada hari ini, saya ingin melihat perkembangan yang Semarang-Solo, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono," terang Presiden.
Akan tetapi, Jokowi dipusingkan dengan banyaknya proyek-proyek yang belum selesai digarap oleh era SBY. Bahkan, proyek mangkrak tersebut hampir bertahun-tahun tak ada penyelesaiannya. Salah satunya, infrastruktur jalan dan pembangunan proyek kelistrikan.
Luhut yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan melaporkan adanya temuan beberapa proyek mangkrak senilai Rp 143 triliun sejak lima tahun lalu. Sebagian besar proyek tersebut adalah jalan tol dan pembangunan jalur kereta api.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung juga menemukan proyek listrik mangkrak peninggalan SBY. Proyek mangkrak ini diduga merugikan negara hingga triliunan Rupiah.
Dugaan kerugian negara ini muncul berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 megawatt yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010.
BPKP juga menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebesar Rp 4,94 triliun.
Ini 5 proyek mangkrak era SBY yang berhasil diselesaikan Jokowi selama 2016. Berikut ulasannya seperti dikutip dari merdeka.com
1. Jalan Tol Pemalang-Semarang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menceritakan mengenai bagaimana sulitnya membangun infrastruktur di Indonesia. Pembebasan lahan menjadi kendala utama pembangunan di Tanah Air.
Menurut Jokowi, proyek ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang adalah contoh yang tepat bagaimana masalah lahan menyandera proyek ini selama 9 tahun atau tertunda sejak 2006.
"Proyek ini seharusnya sudah dimulai sejak 20 tahun yang lalu. Tapi tidak bisa diteruskan dikarenakan ada masalah pada pembebasan lahan," ujar Jokowi saat sambutan pada peletakan batu pertama atau groundbreaking ruas Tol Pemalang Batang dan Batang - Semarang di Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, seperti ditulis Antara, Jumat (17/6).
Jokowi mengakui, bahwa terkendalanya pembangunan oleh masalah pembebasan lahan mengakibatkan Indonesia sulit bergerak untuk memenangkan persaingan antarnegara.
"Negara lain sudah buat tol puluhan ribu kilometer, sudah buat kereta api ribuan kilometer. Kita baru mau bikin jalan tol di Jawa saja sampai sekarang belum selesai-selesai. Tidak bisa sambung-sambung," ucap Presiden.
Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan dialog persuasif dengan masyarakat ketika melakukan proses pembebasan lahan.
"Agar setiap pembebasan lahan, masyarakat diajak bicara baik-baik, bahwa jalan ini demi kepentingan jutaan orang, bukan untuk kepentingan saya, kepentingan menteri, kepentingan bupati, kepentingan gubernur. Bukan," kata Presiden.
Jokowi memberikan contoh manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur, di mana harga semen di Batang per sak Rp 70.000, tapi di Wamena harganya dapat mencapai Rp 600 ribu per sak.
"Karena jalan dari pelabuhan ke atas enggak ada di Wamena sehingga semen dibawa pakai pesawat, jadi mahal sekali," ucap Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta setiap pembebasan lahan bisa dibicarakan dengan baik-baik.
"Jangan eyel-eyelan. Biar cepat rampung, cepat selesai. Nanti kembalinya itu ke masyarakat lagi. Harga-harga jadi lebih murah, karena pembangunan jalan bergantungnya karena pembebasan lahan. Tapi sekarang ini, Insya Allah, lebih cepat," ujar Presiden.
Menurut Jokowi, proyek ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang adalah contoh yang tepat bagaimana masalah lahan menyandera proyek ini selama 9 tahun atau tertunda sejak 2006.
"Proyek ini seharusnya sudah dimulai sejak 20 tahun yang lalu. Tapi tidak bisa diteruskan dikarenakan ada masalah pada pembebasan lahan," ujar Jokowi saat sambutan pada peletakan batu pertama atau groundbreaking ruas Tol Pemalang Batang dan Batang - Semarang di Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, seperti ditulis Antara, Jumat (17/6).
Jokowi mengakui, bahwa terkendalanya pembangunan oleh masalah pembebasan lahan mengakibatkan Indonesia sulit bergerak untuk memenangkan persaingan antarnegara.
"Negara lain sudah buat tol puluhan ribu kilometer, sudah buat kereta api ribuan kilometer. Kita baru mau bikin jalan tol di Jawa saja sampai sekarang belum selesai-selesai. Tidak bisa sambung-sambung," ucap Presiden.
Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan dialog persuasif dengan masyarakat ketika melakukan proses pembebasan lahan.
"Agar setiap pembebasan lahan, masyarakat diajak bicara baik-baik, bahwa jalan ini demi kepentingan jutaan orang, bukan untuk kepentingan saya, kepentingan menteri, kepentingan bupati, kepentingan gubernur. Bukan," kata Presiden.
Jokowi memberikan contoh manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur, di mana harga semen di Batang per sak Rp 70.000, tapi di Wamena harganya dapat mencapai Rp 600 ribu per sak.
"Karena jalan dari pelabuhan ke atas enggak ada di Wamena sehingga semen dibawa pakai pesawat, jadi mahal sekali," ucap Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta setiap pembebasan lahan bisa dibicarakan dengan baik-baik.
"Jangan eyel-eyelan. Biar cepat rampung, cepat selesai. Nanti kembalinya itu ke masyarakat lagi. Harga-harga jadi lebih murah, karena pembangunan jalan bergantungnya karena pembebasan lahan. Tapi sekarang ini, Insya Allah, lebih cepat," ujar Presiden.
2. Jalan Tol Cimanggis-Cibitung
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berang lantaran melihat banyak sekali proyek jalan tol yang seharusnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu mangkrak dan tidak ada pengerjaan sedikitpun. Padahal, konsesi telah diberikan pemerintah sejak lama.
Salah satunya, proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung yang seharusnya sudah sejak 2006 sudah mulai dikerjakan, namun hingga saat ini pembebasan lahan belum selesai. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mengambil alih proyek yang kini digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut.
"Ini satu lagi yang bermasalah, sudah sejak 2006. Jadi, kita ambil alih dari swasta dan sekarang dikerjakan oleh Waskita. Konsesi sudah diberikan tapi enggak dikerjakan juga. Ya ambil lagi. Memang milik kita kok," katanya di Lokasi Proyek, Cimanggis, Depok, Selasa (21/6).
Jokowi menuturkan, keputusannya untuk meninjau langsung proyek-proyek tol yang bermasalah ini lantaran ingin mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi. Setelah dilakukan peninjauan, ternyata kendalanya karena konsesi yang sudah diberikan tak juga dikerjakan.
Salah satunya, proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung yang seharusnya sudah sejak 2006 sudah mulai dikerjakan, namun hingga saat ini pembebasan lahan belum selesai. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk mengambil alih proyek yang kini digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut.
"Ini satu lagi yang bermasalah, sudah sejak 2006. Jadi, kita ambil alih dari swasta dan sekarang dikerjakan oleh Waskita. Konsesi sudah diberikan tapi enggak dikerjakan juga. Ya ambil lagi. Memang milik kita kok," katanya di Lokasi Proyek, Cimanggis, Depok, Selasa (21/6).
Jokowi menuturkan, keputusannya untuk meninjau langsung proyek-proyek tol yang bermasalah ini lantaran ingin mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi. Setelah dilakukan peninjauan, ternyata kendalanya karena konsesi yang sudah diberikan tak juga dikerjakan.
"Saya mau tahu ada apa ini enggak jalan-jalan. Kenapa? Ternyata paling tidak sudah diambil alih. Ada yang sudah jalan kayak tadi Bocimi. Dan ini yang ini (jalan tol Cimanggis-Cibitung) baru mulai enggak apa-apa, sambil pembebasan lahan," imbuh dia.
Menurutnya, pembangunan jalan tol tidak akan pernah selesai jika konsesi diberikan kepada kontraktor yang tidak memiliki kemampuan. Sebab itu, seluruh proyek yang mangkrak tersebut satu per satu akan diambil alih.
Menurutnya, pembangunan jalan tol tidak akan pernah selesai jika konsesi diberikan kepada kontraktor yang tidak memiliki kemampuan. Sebab itu, seluruh proyek yang mangkrak tersebut satu per satu akan diambil alih.
"Kalau mau diberi lagi konsesi-konsesi, tapi yang dibagi tidak punya kemampuan, atau mau ditenteng lagi kemana-mana ya enggak akan selesai sampai kapanpun. Kalau saya tahu, ya ambil alih," tegas Jokowi.
Untuk proyek tol Cimanggis-Cibitung ini, tambah dia, memang saat ini baru mulai pembebasan lahan. Karena proses pengambilalihan baru dilakukan pada akhir 2015. "Sekarang sudah diambilalih dan baru pembebasan lahan. Baru 0,7 persen untuk sepanjang 26 km (Seksi I)," pungkasnya.
Untuk proyek tol Cimanggis-Cibitung ini, tambah dia, memang saat ini baru mulai pembebasan lahan. Karena proses pengambilalihan baru dilakukan pada akhir 2015. "Sekarang sudah diambilalih dan baru pembebasan lahan. Baru 0,7 persen untuk sepanjang 26 km (Seksi I)," pungkasnya.
3. Jembatan Merah Putih Ambon
Proyek Jembatan Merah Putih yang ada di Ambon, Maluku sudah hampir selesai dikerjakan. Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljono menargetkan untuk jembatan terpanjang di Indonesia Timur ini dapat rampung pada akhir Januari 2016 ini.
Walau pembangunan ini sempat terhambat karena ada musibah gempa bumi 5,3 skala richter pada 29 Desember 2015 lalu, tapi jembatan ini akan tetap sesuai dengan rencana awal.
Jembatan ini dibangun sejak 17 Juli 2011 dengan total biaya sebesar Rp 772,9 miliar dan sempat mangkrak sebelum Presiden Jokowi berhasil melanjutkan.
Jembatan ini dibangun dengan sistem Cable Stayed yang menghubungkan antara Poka dan Galala di kawasan Teluk Ambon. Jembatan ini diharapkan bisa mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Kota Ambon menuju Bandara Pattimura yang berkisar hanya 35 KM.
Walau pembangunan ini sempat terhambat karena ada musibah gempa bumi 5,3 skala richter pada 29 Desember 2015 lalu, tapi jembatan ini akan tetap sesuai dengan rencana awal.
Jembatan ini dibangun sejak 17 Juli 2011 dengan total biaya sebesar Rp 772,9 miliar dan sempat mangkrak sebelum Presiden Jokowi berhasil melanjutkan.
Jembatan ini dibangun dengan sistem Cable Stayed yang menghubungkan antara Poka dan Galala di kawasan Teluk Ambon. Jembatan ini diharapkan bisa mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Kota Ambon menuju Bandara Pattimura yang berkisar hanya 35 KM.
Selama ini harus ditempuh selama 60 menit dengan memutari Teluk Ambon. Alternatif lain adalah dengan menggunakan kapal penyeberangan (ferry) antara Poka dan Galala dengan waktu tempuh sekitar 20 menit, ditambah waktu antri.
Secara teknis, panjang jembatan tersebut adalah 1.140 meter yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu jembatan pendekat di sisi Desa Poka sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi Desa Galala sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter yang merupakan tipe jembatan khusus, sistem beruji kabel atau cable stayed, dengan jarak antar pilon sepanjang 150 meter.
Secara teknis, panjang jembatan tersebut adalah 1.140 meter yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu jembatan pendekat di sisi Desa Poka sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi Desa Galala sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter yang merupakan tipe jembatan khusus, sistem beruji kabel atau cable stayed, dengan jarak antar pilon sepanjang 150 meter.
4. Bandara Kertajati
Bandara yang berada di Jawa Barat ini menjadi salah satu proyek mangkrak di era SBY. Permasalahan yang ada di bandara ini hanyalah tentang pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan.
Tidak adanya koordinasi antara pemangku kebijakan dituding menjadi penyebab utama masalah itu tidak kunjung selesai dan menjadi penghambat proyek tersebut tidak selesai.
"Akhirnya kami ajak duduk mereka, dalam waktu singkat akhirnya disetujui solusinya," ujar Luhut.
Proyek ini senilai Rp 10 triliun dan membutuhkan lahan dengan luas sekitar 1.800 hektar. Pembangunan bandara pendukung Soekarno-Hatta, Cengkareng ini. Bandara ini dirancang untuk mempunyai landasan pacu sepanjang 4.000 meter yang melebihi kepunyaan dari Bandara Soekarno-Hatta.
Tidak adanya koordinasi antara pemangku kebijakan dituding menjadi penyebab utama masalah itu tidak kunjung selesai dan menjadi penghambat proyek tersebut tidak selesai.
"Akhirnya kami ajak duduk mereka, dalam waktu singkat akhirnya disetujui solusinya," ujar Luhut.
Proyek ini senilai Rp 10 triliun dan membutuhkan lahan dengan luas sekitar 1.800 hektar. Pembangunan bandara pendukung Soekarno-Hatta, Cengkareng ini. Bandara ini dirancang untuk mempunyai landasan pacu sepanjang 4.000 meter yang melebihi kepunyaan dari Bandara Soekarno-Hatta.
5. Proyek Listrik
Presiden Joko Widodo menyoroti 34 proyek pembangkit listrik yang diduga mangkrak sejak 8 tahun terakhir. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah mengaudit kerugian negara atas mangkraknya proyek tersebut.
"(Presiden) memerintahkan BPKP kemudian menteri terkait, Menteri PU, Menteri BUMN untuk melakukan analisis, audit terhadap proyek-proyek yang mangkrak itu," ungkap Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11).
Menurut Johan, terungkapnya puluhan proyek mangkrak bermula ketika Jokowi memimpin rapat terbatas tentang proyek 35.000 MW di Kantor Presiden. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak di Tanah Air yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2008. Pada tahun itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dalam rapat terbatas muncullah data informasi bahwa ada sebagian proyek yang mangkrak. Bahkan ada yang instalasinya itu, sudah ditumbuhi rumput, tumbuh ilalang tinggi dan itu dibiarkan. Nah, presiden fokus. Ini kan pakai anggaran negara, ini gimana nasibnya. Kira-kira begitu," jelas dia.
Mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik ini sudah masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Jokowi sendiri belum melapor kepada KPK.
"Belum (melapor ke KPK). Sekarang masih dalam tahap di BPKP," ucap Johan.
"Kalau setelah ditelusuri BPKP, persoalannya apa? enggak jalannya gara-gara apa? kan persoalannya harus jelas. Ada persoalan hukum enggak di situ? nah, setelah dapat itu, oh apa perlu dilaporkan KPK enggak? Oh ini ada tindak pidana nih, misalnya," jelas Johan.
"(Presiden) memerintahkan BPKP kemudian menteri terkait, Menteri PU, Menteri BUMN untuk melakukan analisis, audit terhadap proyek-proyek yang mangkrak itu," ungkap Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11).
Menurut Johan, terungkapnya puluhan proyek mangkrak bermula ketika Jokowi memimpin rapat terbatas tentang proyek 35.000 MW di Kantor Presiden. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak di Tanah Air yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2008. Pada tahun itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dalam rapat terbatas muncullah data informasi bahwa ada sebagian proyek yang mangkrak. Bahkan ada yang instalasinya itu, sudah ditumbuhi rumput, tumbuh ilalang tinggi dan itu dibiarkan. Nah, presiden fokus. Ini kan pakai anggaran negara, ini gimana nasibnya. Kira-kira begitu," jelas dia.
Mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik ini sudah masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Jokowi sendiri belum melapor kepada KPK.
"Belum (melapor ke KPK). Sekarang masih dalam tahap di BPKP," ucap Johan.
"Kalau setelah ditelusuri BPKP, persoalannya apa? enggak jalannya gara-gara apa? kan persoalannya harus jelas. Ada persoalan hukum enggak di situ? nah, setelah dapat itu, oh apa perlu dilaporkan KPK enggak? Oh ini ada tindak pidana nih, misalnya," jelas Johan.
Source:Merdeka
