Aduh! Jumlah Petani Indonesia Turun, Beralih Jadi TKI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyoroti penurunan dari jumlah petani di Indonesia. Hal ini terungkap dari hasil sensus pertanian pada 2013.

"Padahal sensus pertanian 2003 ke 2013, ada 5 juta rumah tangga petani yang keluar dari sektor pertanian. Walaupun sektor industri tidak terlalu bagus," kata Darmin di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Beberapa petani, lanjutnya, memilih untuk bekerja di sektor informal. Namun, tak sedikit pula para petani yang bekerja sebagai TKI.

"Ke mana dia perginya? Ada ke sektor informal dan TKI, sebagain kecil ke sektor industri. Saya coba lihat siapa itu yang 5 juta. Itu adalah rumah tangga pertanian yang kuasai lahan di bawah 1.000 meter. Artinya ada juga yang nol," jelasnya.

Menurut Darmin, indeks gini rasio di Indonesia saat ini memang mulai mengalami penurunan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kesejarahan petani mengalami peningkatan.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan land reform atau reformasi agraria. Reformasi agraria ini sengaja dilakukan agar semakin banyak luas garapan di Indonesia.
"Kita juga lihat ini isu yang sudah lama. Saya sangat terlibat berulang menghadapi persoalan ini. Kita tidak pernah lakukan land reform. Tentu negara lain seperti Singapura tidak perlu land reform. Tapi negara lain melakukan. Kenapa, Bung Hatta pernah tulis begini ‘Kalau rakyat kita punya sedikit lahan berhadapan dengan perusahaan besar, pasti kalah’ makanya diusulkan organisasi rakyat. Sehingga beliau usulkan koperasi," jelasnya.

Hanya saja, pemerintah juga mengalami kesulitan untuk mengorganisasikan masyarakat. Salah satunya adalah karena faktor kepercayaan antarmasyarakat yang masih cukup minim.

"Intinya kita lihat bahwa dari demand side kita relatif tertata karena kira warsidi sejak orba. Kalau dari supply side tidak cukup, tidak sistematik. Kita sangat demand side. Untuk itu kita susun kebijakan pemerataan ekonomi. Pertama adalah lahan," jelasnya.

Pada kebijakan ini, pemerintah nantinya akan melakukan kerjasama dengan BPS. BPS nantinya diminta untuk menyediakan data kepemilikan lahan.
"BPS tidak pernah buat data kepemilikan lahan. Kita minta supaya dibuatkan. Kita hanya punya data penguasaan lahan," tukasnya.