Soal 10 Juta Tenaga Kerja Tiongkok, Presiden Jokowi: Logikanya Dimana, Gaji di Sana 2-3 Kali Kita
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali
memberikan klarifikasi tentang isu-isu yang tidak benar mengenai maraknya
tenaga kerja asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di tanah air, yang
disebut-sebut katanya masuk 10 juta hingga 20 juta orang.
“Itu yang hitung kapan? Hitungan kita sampai hari ini, tenaga kerja yang dari Tiongkok itu 21 ribu, sangat kecil sekali. Jangan ditambahin
terlalu banyak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada
Deklarasi Pemagangan Nasional, di kawasan Karawang International
Industrial City, Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12) siang.
Presiden membandingkan dengan jumlah
Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Saudi lebih dari 1 juta, di Malaysia
lebih dari 2 juta, di Hongkong 153 ribu, di Thailand 200 ribu. “Negara
mereka welcome dan mereka biasa-biasa saja,” ujarnya.
Logikanya, lanjut Presiden, tidak
mungkin ada tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hongkong, Eropa atau
dari Amerika masuk karena gaji tenaga kerja di sana, jelas lebih
besar dari gaji di Indonesia. “Kita harus ngomong apa adanya,
gaji kita di sini memang masih lebih rendah dari yang di sana,” tutur
Presiden seraya menambahkan, tahun demi tahun nanti akan bisa meningkat
kalau pertumbuhan ekonomi semakin baik.
Mengenai angka 10 juta itu, Presiden
Jokowi menjelaskan bahwa itu adalah jumlah turis yang diharapkan datang
dari Tiongkok ke Indonesia. Ia menyebutkan, sekarang yang menjadi
rebutan nomor satu adalah Tiongkok dengan jumlah 150 juta turis. Amerika
mendapat porsi yang paling besar dari jumlah tersebut, sementara yang
kedua adalah Uni Eropa.
“Ini urusannya urusan turis lho, bukan urusan tenaga kerja, mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil, kan tidak mungkin,” kata Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar jangan
nanti rumor, isu-isu atau gosip-gosip itu berkembang kemana-mana, tapi
logikanya tidak masuk. Maka, Presiden Jokowi meminta, kalau tidak punya
data, tidak usah menyampaikan, karena itu artinya membohongi masyarakat
dan bisa meresahkan masyarakat.
“Jumlahnya hanya 21.000 dibilang 10
juta, ada yang bilang 20 juta, angkanya dari mana, seperti itu. Dan
logikanya tidak mungkin karena kita harus ngomong apa adanya, gaji di sana sudah 2-3 kali lipat gaji di sini. Enggak mungkin dong mereka ke sini, logikanya itu,” tegas Presiden.
Mengenai kemungkinan tenaga kerja asing
menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan wisata, Presiden
menegaskan, kalau ada yang ilegal, maka hal tersebut menjadi tugas
Ditjen Imigrasi dan tugas Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) untuk
menindak.
“Paling-paling memang kalau ada
investasi tertentu yang memiliki keahlian khusus, mungkin katakanlah
dari 100, ada diambil 1 atau 2 ya, saya kira itu wajar,” tuturnya.
Ketika ditanya jurnalis terkait evaluasi
dari bebas visa, Presiden menjawab dengan tegas, “Kementerian Luar
Negeri sudah melihat hal-hal seperti itu. Ketika pintu bebas visa sudah
dibuka, pasti ada evaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak
produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang
baru untuk bebas visa. Semua negara seperti itu.”
Sementara terkait penyebar isu 10 juta
tenaga asing dari RRT, Presiden Jokowi mengatakan, itu urusan polisi.
Tapi menurutnya, hal-hal yang meresahkan seperti ini harus ditindak.sumber:setkab